Syarat TKDN dan BMP pada Pengadaan Barang/Jasa

Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan aturan turunannya disebutkan bahwa dalam menyusun perencanaan pengadaan PPK perlu mempertimbangkan untuk mengalokasikan paling sedikit 40% untuk penggunaan produk usaha kecil dari hasil produksi dalam negeri. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional apabila terdapat produk dalam negeri yang TKDN + BMP (tingkat

Bagaimana dengan Pengadaan Barang/Jasa yang Anggarannya Direfocusing atau Dipotong akibat Pandemi Covid-19?

Tidak terasa pandemi Covid-19 telah berlangsung 1 tahun lebih. Pandemi yang awalnya merupakan krisis kesehatan, pada akhirnya menjadi krisis ekonomi global. Banyak K/L/P/D yang harus mengambil langkah penyesuaian anggaran melalui refocusing dan realokasi angggan. Pada sektor pemerintah, refocusing dan realokasi anggaran dengan mengalihkan sebagian besar belanja publik untuk penanganan darurat Covid-19, belanja bantuan sosial dan

Alur Pengadaan Barang/Jasa terkait Penanganan Darurat COVID 19 Menurut SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020

Berikut Terlampir alur pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid 19 menurut SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020 dan Perlem LKPP No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Dimanakah Audit?? Audit dilakukan setelah penyelesaian pembayaran dilakukan dimana PPK meminta APIP/BPKP untuk melakukan audit. Apabila ditemukan kelebihan bayar, maka Penyedia wajib mengembalikan

Contoh Dokumen Pengadaan dan Kontrak Barang/Jasa terkait Darurat COVID 19

Sampai dengan artikel ini ditulis (26/4/2020), korban meninggal akibat COVID 19 di seluruh dunia telah mencapai 203,138 jiwa (worldmeters) dan di Indonesia telah mencapai 720 jiwa (Covid19.go.id). Pemerintah sendiri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan di antaranya refocusing dan realokasi anggaran untuk 3 area penting, yakni: 1) anggaran untuk penangan covid 19; 2) anggaran untuk social safety

Kontradiksi Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 54 Perpres 16/2018

Dalam suatu kegiatan diseminasi Perpres 16/2018, salah satu rekan fasilitator bertanya kepada narasumber LKPP terkait adanya “kontradiksi” antara pasal 27 ayat 3 dan pasal 54 ayat 1 yang mengakomodir perubahan pada kontrak lumpsum. Berikut bunyi dari Kedua pasal yang dianggap berkontradiksi tersebut: Pasal 27 ayat 3: “Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Lelang Dini dan Justifikasinya

Dalam sebuah grup Whatsapp Forum Pengadaan Provinsi NTT, seorang rekan PPK bertanya tentang lelang dini (lelang mendahului penetapan anggaran) dimana PPKnya belum diketahui atau belum ditetapkan untuk tahun anggaran yang akan datang. Pertanyaan seperti ini seringkali muncul. Ada juga sejumlah pertanyaan seperti apa dasar hukumnya pelaksanaan lelang dini. Bahkan, saya ingat lelang dini yang dilakukan

Lelang Konsolidasi: Keberpihakan dan Manfaatnya

Akhir-akhir ini, lelang konsolidasi hangat diperbincangkan. LKPP selaku lembaga pembuat kebijakan dan pembinaan pengadaan nasional sepertinya mendorong K/L/D/I untuk melakukan lelang konsolidasi. (Artikel terbaru terkait konsolidasi dapat dilihat pada link berikut). Dalam tulisan ini saya akan membahas konsolidasi dari sisi teori dan best practice yang saya dengar dan ikuti dalam sejumlah kesempatan pelatihan atau seminar,