Masa Berlaku Sanksi Daftar Hitam kepada Peserta dan Penyedia Barang/Jasa

Berdasarkan Perpres 12/2021 pasal 78 dan 80 serta Per LKPP 4/2021 Lampiran III Bagian IV, disebutkan bahwa masa berlaku sanksi daftar hitam dibagi dua, 1 tahun dan 2 tahun. Perbedaan sanksi ini mulai diperkenalkan di Perpres 16/2018 karena di Perpres 54/2010 masa laku sanksi masih disamaratakan untuk semua jenis pelanggaran, yakni selama 2 tahun. Berikut

Pengurus CV yang Sah Bertindak Untuk dan Atas Nama Perusahaan Dalam Mengikuti Tender/Seleksi dan Berkontrak

Permasalahan terkait siapa yang berhak mewakili perusahaan dalam melakukan penawaran dan melakukan perikatan (penandatanganan kontrak) menjadi masalah menarik dalam dunia tender/seleksi pengadaan barang dan jasa. Dalam Model Dokumen Pemilihan (MDP) Pengadaan Barang/Jasa disebutkan bahwa: “Surat/form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (upload)  ke dalam SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik

Syarat TKDN dan BMP pada Pengadaan Barang/Jasa

Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan aturan turunannya disebutkan bahwa dalam menyusun perencanaan pengadaan PPK perlu mempertimbangkan untuk mengalokasikan paling sedikit 40% untuk penggunaan produk usaha kecil dari hasil produksi dalam negeri. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional apabila terdapat produk dalam negeri yang TKDN + BMP (tingkat

Bagaimana dengan Pengadaan Barang/Jasa yang Anggarannya Direfocusing atau Dipotong akibat Pandemi Covid-19?

Tidak terasa pandemi Covid-19 telah berlangsung 1 tahun lebih. Pandemi yang awalnya merupakan krisis kesehatan, pada akhirnya menjadi krisis ekonomi global. Banyak K/L/P/D yang harus mengambil langkah penyesuaian anggaran melalui refocusing dan realokasi angggan. Pada sektor pemerintah, refocusing dan realokasi anggaran dengan mengalihkan sebagian besar belanja publik untuk penanganan darurat Covid-19, belanja bantuan sosial dan

Rangkuman dan Matriks Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baru saja diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Ada beberapa pasal yang mengalami perubahan, penghapusan maupun penambahan. Berdasarkan Penjelasan Kepala LKPP-RI pada kegiatan sosialisasi Perpres 12 Tahun 2018 pada tanggal 24 Februari 2021, dapat dirangkum sejumlah hal penting

Try Out Soal Ujian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar berdasarkan Perpres 16/2018

Kali ini saya mencoba membantu sejumlah teman yang ingin mengikuti Ujian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar. Semoga soal try out ini dapat membantu teman2 dalam menjawab pertanyaan seputar PBJ dengan baik. Soal-soal ini saya ambil dari bahan ajar/materi tryout LKPP terkait Perpres 16/2018 Tingkat Dasar. Tips: Kerjakan dahulu soal yang bobotnya besar yaitu Soal Studi Kasus

Alur Pengadaan Barang/Jasa terkait Penanganan Darurat COVID 19 Menurut SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020

Berikut Terlampir alur pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid 19 menurut SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020 dan Perlem LKPP No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Dimanakah Audit?? Audit dilakukan setelah penyelesaian pembayaran dilakukan dimana PPK meminta APIP/BPKP untuk melakukan audit. Apabila ditemukan kelebihan bayar, maka Penyedia wajib mengembalikan

Contoh Dokumen Pengadaan dan Kontrak Barang/Jasa terkait Darurat COVID 19

Sampai dengan artikel ini ditulis (26/4/2020), korban meninggal akibat COVID 19 di seluruh dunia telah mencapai 203,138 jiwa (worldmeters) dan di Indonesia telah mencapai 720 jiwa (Covid19.go.id). Pemerintah sendiri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan di antaranya refocusing dan realokasi anggaran untuk 3 area penting, yakni: 1) anggaran untuk penangan covid 19; 2) anggaran untuk social safety

Permasalahan/ERROR yang Sering Ditemukan Pada Aplikasi SPSE Versi 4.3

Berikut saya sampaikan permasalahan/error yang sering ditemukan pada SPSE versi 4.3 sebagaimana disampaikan oleh Tim LPSE Support pada waktu saya mengikuti pelatihan Bimtek SPSE Versi 4.3. Error Ketika Download Summary Report Solusi: Cek kembali tahapan pemberian penjelasan. Pastikan tidak boleh ada karakter aneh seperti (‘^?/) selain tanda titik (.) dan koma (,) Geret token apendo

Contoh Soal latihan PBJ berdasarkan Permen PUPR 7/2019

Setelah sebelumnya kita telah belajar soal-soal latihan PBJ perpres 16/2018, kali ini saya mengajak kita untuk mencoba mengerjakan soal-soal latihan PBJ berdasarkan Permen PUPR No. 7/2019 pada link berikut: http://bit.ly/2IGgETY Ada 20 contoh soal dan untuk setiap jawaban benar bernilai 5 poin, dengan total poin seluruhnya 100 poin. Setelah mengerjakan contoh-contoh soal tersebut, anda dapat