Rancangan Kontrak dan SPK Berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021

Salah satu tugas PPK adalah menetapkan Rancangan Kontrak. Rancangan Kontrak merupakan satu kesatuan dengan Model Dokumen Pemilihan. Untuk rancangan kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, pengaturan tentang jenis kontraknya sudah tercantum pada judul Surat Perjanjian. Sedangkan pengaturan tentang jenis kontrak pada pengadaan barang/jasa lainnya dan jasa konsultansi non konstruksi, pengaturan terkait jenis kontrak diatur

Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021

Dengan dikeluarkannya Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, maka Standar Dokumen Pemilihan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan peraturan pelaksananya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi sebagaiaman diatur dalam Perpres 12 Tahun 2021 pasal 85 pasal II

Model Dokumen Pemilihan (MDP) Non Konstruksi Berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021

Dengan dikeluarkannya Perpres 12 Tahun 2021, maka Standar Dokumen Pengadaan yang lama, baik yang menggunakan Perpres 16/2018, khususnya Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya/Jasa Konsultansi sudah tidak berlaku lagi. Di bawah ini adalah Model Dokumen

Standar Dokumen Pengadaan Menurut Permen PUPR No. 14 Tahun 2020

Standar Dokumen Pengadaan Menurut Permen PU No. 14 Tahun 2020 file word dapat didownload pada link berikut ini. Sedangkan untuk Model Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi berdasarkan Perpres 12/2021 dapat dilihat pada link berikut. Berdasarkan paparan dari Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, terdapat sejumlah perbedaan antara Permen PUPR 7/2019 dan Permen PUPR 14/2020, di antaranya: Jika

Reviu/Kaji Ulang Dokumen Persiapan Pengadaan

Pada Perpres 54/2010 Pasal 34 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan: a) pengkajian ulang paket pekerjaan; danb) pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan. Bagaimana Dengan Kaji Ulang pada Perpres 16/2018 dan aturan turunannya? Dalam Per LKPP No. 9 Tahun 2018 dan aturan turunannya tidak ditemukan lagi frasa “pengkajian ulang”,

Pengadaan Jasa Sewa Akomodasi/Hotel menurut Perpres 16/2018

Pengadaan jasa sewa akomodasi/hotel selama ini sering dianggap hal yang sepeleh oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan pengalaman saya selaku Pokja Pengadaan hotel, saya sering menemukan sejumlah PPK yang baru menyampaikan usulan Pengadaan Sewa Hotel satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan, atau bahkan ada kegiatan di Hotel yang pelaksanaan kegiatannya sudah selesai barulah kemudian PPK membuat

Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi Menurut Permen PUPR 7 Tahun 2019

Akhirnya setelah beberapa waktu lalu para Pelaku Pengadaan masih menggunakan SE Menteri PUPR 10/2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Rangka Lelang Dini yang masa berlakunya hanya sampai 31 Desember 2018, yang kemudian diganti dengan SE Menteri PUPR 14/2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019, yang efektif

Standar Dokumen Pemilihan (Dokumen Tender/Seleksi)

SDP Berdasarkan Keputusan Deputi I LKPP Nomor 3 Tahun 2018 Dengan dikeluarkannya Keputusan Deputi I LKPP Nomor 3 Tahun 2018, maka pelaksanaan tender dan seleksi sudah harus merujuk pada aturan dimaksud. Dari pengalaman saya melakukan pengadaan menggunakan versi 4.3, Dokumen tender/seleksi pada versi 4.3 wajib diupload kedalam aplikasi. Hal ini berbeda dengan yang ada pada

Rancangan Kontrak Berdasarkan Keputusan Deputi I Nomor 3 Tahun 2018

Dengan dikeluarkannya Keputusan Deputi I Nomor 3 Tahun 2018, standar dokumen tender perlu menyesuaikan dengan keputusan Deputi dimaksud. Pengalaman saya ketika melakukan tender di aplikasi versi 4.3, PPK membuat dan menginput sendiri HPS dan mengupload Rancangan Kontrak. Untuk rancangan kontrak, perlu diperhatikan bahwa rancangan kontrak sudah harus disesuaikan dengan rancangan kontrak pada Keputusan Deputi dimaksud.

Pentingnya Penilaian Risiko dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Jika kemarin kita belajar bahwa salah satu bentuk mitigasi risiko dalam mengantisipasi keterlambatan pekerjaan adalah dengan melaksanakan lelang dini, maka saat ini kita perlu belajar tentang apa risiko itu sendiri dan mengapa penilaian risiko itu penting. Apa itu risiko? Risiko adalah semua ketidakpastian yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Selalu ada ketidakpastian atas kejadian maupun hasil