Pengenaan Denda Keterlambatan dalam Pengadaan Barang/Jasa

Apa itu Denda? Dasar Hukum Keterlambatan Denda Dasar hukum denda keterlambatan termuat dalam Pasal 56 ayat 2 dan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Permen PUPR 14/2020 dimana Denda Keterlambatan dimuat dalam Adendum Kontrak terkait Pemberian Kesempatan. Lebih jauh dalam Pasal 78 ayat 5 huruf f disebutkan bahwa denda keterlambatan disebabkan karena Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai

Langkah-langkah Penyelesaian Pekerjaan di Akhir Tahun Anggaran 2019

Setiap menjelang akhir tahun, masalah belum selesainya kontrak pengadaan barang/jasa dan batas pengajuan terakhir SPM LS kontraktual menjadi masalah yang jamak terjadi, baik paket pekerjaan yang dibiayai APBN maupun APBD. Biasanya Pemerintah Provinsi NTT menetapkan batas pengajuan terakhir SPM LS Kontraktual lebih awal dari yang ditetapkan Dirjen Perbendaharaan. Tahun 2018 batas pengajuan SPM Kontraktual di

Contoh Surat Perjanjian Pembayaran dan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun

Dibawah ini terlampir contoh Surat Perjanjian Pembayaran, Jaminan Bank dan Surat Pernyataan lainnya berdasarkan Perdirjen 13/2018 yang saya convert dari file pdf untuk memudahkan para pihak dalam membuat Surat Perjanjian Pembayaran, Jaminan Bank dan Surat Pernyataan lainnya terkait penyelesaian sisa pekerjaan di akhir tahun 2018 yang dapat didownload/diunduh dibawah ini. Semoga bermanfaat. Surat Perjanjian Pembayaran Jaminan

Solusi Jaminan Pembayaran untuk Sisa Pekerjaan di Akhir Tahun

Pada artikel sebelumnya di sini telah dijelaskan tentang perlunya kehati-hatian PPK untuk menghindari kesalahan terkait tindakan pemalsuan — baik akibat kesengajaan maupun ketidaksengajaan akibat ketidaktahuaan PPK — terhadap pembuatan berita acara pemeriksaan dan/atau serah terima pekerjaan dalam kaitannya dengan jaminan pembayaran, maka kali ini saya akan menjelaskan tentang solusi berupa langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap

Item Harga Penawaran yang Melebihi Harga Satuan pada DIPA/DPA dan Harga Satuan Timpang tidak Dibayar?

Seorang PPK pada salah satu Dinas dan Penyedia datang berkonsultasi dengan kami di UKPBJ terkait kontrak salah satu pengadaan alat-alat tertentu yang oleh petugas pada Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) disarankan untuk diubah nilai kontraknya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) jika ingin dibayarkan penuh. PPK merasa keberatan karena menurutnya proses tender

Hati-hati dengan Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan

Judul artikel di atas sengaja dibuat sedikit provokatif — jika tidak mau dibilang menakuti-nakuti — agar para pihak lebih “aware” (sadar) risiko alih-alih abai — jika tidak mau dibilang masa bodoh — terhadap paparan risiko terkait jaminan pembayaran sisa pekerjaan. PMK 145/2017 dan Perdirjen Anggaran No. 13 Tahun 2018 memberikan ruang bagi Penyedia untuk menyerahkan