Penggantian atau Perubahan Personel Manajerial/Personel Inti (Tenaga Ahli) pada Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi

Dalam Pekerjaan Konstruksi dan/atau jasa Konsultansi, Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para Pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut: perubahan pekerjaan; perubahan Harga Kontrak; perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan; perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi. Kali ini kita akan membahas poin nomor 4, khususnya pada

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

Pemutusan kontrak merupakan salah satu sanksi yang dapat diberikan baik oleh PPK kepada Penyedia karena kesalahan yang dilakukan Penyedia, maupun sebaliknya Penyedia kepada PPK karena kesalahan PPK. Pada artikel ini saya akan membahas pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK karena kesalahan Penyedia. Dalam Per LKPP 9/2018, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila: Penyedia terbukti

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah : wilayah hukum pidana ataukah hukum perdata?

Artikel ini sebelumnya merupakan opini yang dimuat di Koran Victory News, dan telah mendapat ijin untuk ditayang di blog ini. Credit to Pak Frans Budiman Johannes. S.Sos., M.Si., CCMs, Pelatih Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Ahli Manajemen Kontrak Pemerintah.  Di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sedikit permasalahan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) yang melibatkan kepala daerah,

Diskusi terkait Nota Pesanan/Bukti Pembelian vs SPK

Pagi ini saya didatangi seorang rekan, Pejabat Pengadaan pada suatu Dinas, yang ingin berdiskusi terkait tanda bukti perjanjian: Rekan: “pak, saya sedang mengerjakan paket jasa konsultansi pada perubahan APBD. apakah paket perencanaan dan pengawasan yang nilai masing-masingnya 20 juta dan 12 juta cukup menggunakan nota pesanan saja?” Saya: “setahu saya di Perpres itu Surat Pesanan (bukan