Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa

Salah satu tugas PPK menurut Pasal 11 ayat (1) huruf (o) Perpres 16/2018 ialah menilai kinerja Penyedia. Berangkat dari dasar aturan tersebut, maka sudah seharusnya PPK melakukan penilaian kinerja Penyedia. Namun, dalam sejumlah kesempatan berdiskusi dengan PPK, tidak jarang saya dapati PPK mengeluhkan rendahnya kinerja Penyedia yang dihasilkan melalui proses tender/seleksi oleh Pokja Pemilihan. Misalnya,

Contoh Soal latihan PBJ berdasarkan Permen PUPR 7/2019

Setelah sebelumnya kita telah belajar soal-soal latihan PBJ perpres 16/2018, kali ini saya mengajak kita untuk mencoba mengerjakan soal-soal latihan PBJ berdasarkan Permen PUPR No. 7/2019 pada link berikut: http://bit.ly/2IGgETY Ada 20 contoh soal dan untuk setiap jawaban benar bernilai 5 poin, dengan total poin seluruhnya 100 poin. Setelah mengerjakan contoh-contoh soal tersebut, anda dapat

Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi Menurut Permen PUPR 7 Tahun 2019

Akhirnya setelah beberapa waktu lalu para Pelaku Pengadaan masih menggunakan SE Menteri PUPR 10/2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Rangka Lelang Dini yang masa berlakunya hanya sampai 31 Desember 2018, yang kemudian diganti dengan SE Menteri PUPR 14/2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019, yang efektif

Contoh Soal Latihan Pengadaan Barang/Jasa (berdasarkan Perpres 16/2018 dan aturan turunannya)

Berikut ini link contoh soal latihan pengadaan barang/jasa bagi para pelaku pengadaan, baik PA/KPA/PPK dan Pokja Pemilihan atau bagi siapa saja yang tertarik mencoba. Silahkan klik link dimaksud untuk menguji seberapa jauh pengenalan anda terhadap perpres pengadaan barang/jasa yang baru (perpres 16/2018 beserta aturan turunannya). Pertanyaan berjumlah 50 soal dan untuk setiap jawaban benar mendapat

Tender Cepat dan Langkah-Langkah Tender Cepat Gagal

Dalam sebuah percakapan di WhatsApp, seorang pengelola pengadaan bertanya kepada saya apakah mereka dapat melakukan tender cepat untuk pengadaan perlengkapan yang akan dibagikan dalam waktu dekat. Menurut saya tender cepat pada dasarnya dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat/kriteria sebagai berikut: Spesifikasi teknis/KAK dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci sehingga persyaratan teknis tidak dikompetisikan. Dimungkinkan penyebutan

Contoh Surat Perjanjian Pembayaran dan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun

Dibawah ini terlampir contoh Surat Perjanjian Pembayaran, Jaminan Bank dan Surat Pernyataan lainnya berdasarkan Perdirjen 13/2018 yang saya convert dari file pdf untuk memudahkan para pihak dalam membuat Surat Perjanjian Pembayaran, Jaminan Bank dan Surat Pernyataan lainnya terkait penyelesaian sisa pekerjaan di akhir tahun 2018 yang dapat didownload/diunduh dibawah ini. Semoga bermanfaat. Surat Perjanjian Pembayaran Jaminan

Solusi Jaminan Pembayaran untuk Sisa Pekerjaan di Akhir Tahun

Pada artikel sebelumnya di sini telah dijelaskan tentang perlunya kehati-hatian PPK untuk menghindari kesalahan terkait tindakan pemalsuan — baik akibat kesengajaan maupun ketidaksengajaan akibat ketidaktahuaan PPK — terhadap pembuatan berita acara pemeriksaan dan/atau serah terima pekerjaan dalam kaitannya dengan jaminan pembayaran, maka kali ini saya akan menjelaskan tentang solusi berupa langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap

Pejabat Pembuat Komitmen vs Pejabat Penandatangan Kontrak

Beberapa waktu lalu ketika melakukan kaji ulang rancangan kontrak sesuai SDP terbaru LKPP dengan PPK pada salah satu Dinas, kami menemukan beberapa “istilah baru” yang tidak ditemukan pada aturan yang lama. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah istilah Pejabat Penandatangan Kontrak. Istilah Pejabat Penandatangan Kontrak di Perlem No. 9/2018 muncul sebanyak 67 kali. Pada

Buat Paket Tender pada SPSE Versi 4.3 untuk PPK

Berbeda dengan SPSE versi 4.2 dimana Pokja Pemilihan yang membuat paket (mengentri HPS, KAK, spek/gambar dan rancangan kontrak), pada SPSE versi 4.3 PPK lah yang membuat paket pada aplikasi. Berikut tahapan-tahapan pembuatan paket yang saya sempat screen shot dengan sedikit menyamarkan nama paket, nama satker dan lain-lain (untuk menjaga kerahasiaan) tetapi juga membantu para PPK

Standar Dokumen Pemilihan (Dokumen Tender/Seleksi)

SDP Berdasarkan Keputusan Deputi I LKPP Nomor 3 Tahun 2018 Dengan dikeluarkannya Keputusan Deputi I LKPP Nomor 3 Tahun 2018, maka pelaksanaan tender dan seleksi sudah harus merujuk pada aturan dimaksud. Dari pengalaman saya melakukan pengadaan menggunakan versi 4.3, Dokumen tender/seleksi pada versi 4.3 wajib diupload kedalam aplikasi. Hal ini berbeda dengan yang ada pada