Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

Pemutusan kontrak merupakan salah satu sanksi yang dapat diberikan baik oleh PPK kepada Penyedia karena kesalahan yang dilakukan Penyedia, maupun sebaliknya Penyedia kepada PPK karena kesalahan PPK. Pada artikel ini saya akan membahas pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK karena kesalahan Penyedia. Dalam Per LKPP 9/2018, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila: Penyedia terbukti

Pengenaan Denda Keterlambatan dalam Pengadaan Barang/Jasa

Apa itu Denda? Dasar Hukum Keterlambatan Denda Dasar hukum denda keterlambatan termuat dalam Pasal 56 ayat 2 dan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Permen PUPR 14/2020 dimana Denda Keterlambatan dimuat dalam Adendum Kontrak terkait Pemberian Kesempatan. Lebih jauh dalam Pasal 78 ayat 5 huruf f disebutkan bahwa denda keterlambatan disebabkan karena Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai

Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dan Tanda Tangan Kontrak tanpa Tatap Muka Langsung

Saya dihubungi seorang teman PPK, Om Joe Rai, senior ahli pengadaan yang darinya saya sering mendapatkan ide dan masukan, yang bertanya pada saya perihal tanda tangan kontrak di masa pandemi Covid 19 dimana penyedia yang diundangnya untuk menandatangani kontrak tidak bisa datang karena penutupan penerbangan dari dan ke daerahnya sehingga kecil kemungkinan kedua belah pihak

Alur Pengadaan Barang/Jasa terkait Penanganan Darurat COVID 19 Menurut SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020

Berikut Terlampir alur pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid 19 menurut SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020 dan Perlem LKPP No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Dimanakah Audit?? Audit dilakukan setelah penyelesaian pembayaran dilakukan dimana PPK meminta APIP/BPKP untuk melakukan audit. Apabila ditemukan kelebihan bayar, maka Penyedia wajib mengembalikan

Contoh Dokumen Pengadaan dan Kontrak Barang/Jasa terkait Darurat COVID 19

Sampai dengan artikel ini ditulis (26/4/2020), korban meninggal akibat COVID 19 di seluruh dunia telah mencapai 203,138 jiwa (worldmeters) dan di Indonesia telah mencapai 720 jiwa (Covid19.go.id). Pemerintah sendiri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan di antaranya refocusing dan realokasi anggaran untuk 3 area penting, yakni: 1) anggaran untuk penangan covid 19; 2) anggaran untuk social safety

Tutorial Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Admin Tek Harga Jasa Konsultansi Prakualifikasi 2 File

Karena respon yang sangat baik terkait video tutorial saya di youtube sebelumnya dimana banyak viewers yang meminta saya memberikan contoh file evaluasi dokumen penawaran tersebut, maka akhirnya saya membuat 2 video sekaligus untuk melengkapi video saya sebelumnya, agar viewers dapat mengikuti mulai dari tahapan prakualifikasi (evaluasi dokumen kualifikasi) sampai dengan tahapan seleksi (evaluasi dokumen penawaran

Langkah-langkah Penyelesaian Pekerjaan di Akhir Tahun Anggaran 2019

Setiap menjelang akhir tahun, masalah belum selesainya kontrak pengadaan barang/jasa dan batas pengajuan terakhir SPM LS kontraktual menjadi masalah yang jamak terjadi, baik paket pekerjaan yang dibiayai APBN maupun APBD. Biasanya Pemerintah Provinsi NTT menetapkan batas pengajuan terakhir SPM LS Kontraktual lebih awal dari yang ditetapkan Dirjen Perbendaharaan. Tahun 2018 batas pengajuan SPM Kontraktual di

Reviu/Kaji Ulang Dokumen Persiapan Pengadaan

Pada Perpres 54/2010 Pasal 34 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan: a) pengkajian ulang paket pekerjaan; danb) pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan. Bagaimana Dengan Kaji Ulang pada Perpres 16/2018 dan aturan turunannya? Dalam Per LKPP No. 9 Tahun 2018 dan aturan turunannya tidak ditemukan lagi frasa “pengkajian ulang”,

Permasalahan/ERROR yang Sering Ditemukan Pada Aplikasi SPSE Versi 4.3

Berikut saya sampaikan permasalahan/error yang sering ditemukan pada SPSE versi 4.3 sebagaimana disampaikan oleh Tim LPSE Support pada waktu saya mengikuti pelatihan Bimtek SPSE Versi 4.3. Error Ketika Download Summary Report Solusi: Cek kembali tahapan pemberian penjelasan. Pastikan tidak boleh ada karakter aneh seperti (‘^?/) selain tanda titik (.) dan koma (,) Geret token apendo

Pengadaan Jasa Sewa Akomodasi/Hotel menurut Perpres 16/2018

Pengadaan jasa sewa akomodasi/hotel selama ini sering dianggap hal yang sepeleh oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan pengalaman saya selaku Pokja Pengadaan hotel, saya sering menemukan sejumlah PPK yang baru menyampaikan usulan Pengadaan Sewa Hotel satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan, atau bahkan ada kegiatan di Hotel yang pelaksanaan kegiatannya sudah selesai barulah kemudian PPK membuat