Buat Paket Tender pada SPSE Versi 4.3 untuk PPK

Berbeda dengan SPSE versi 4.2 dimana Pokja Pemilihan yang membuat paket (mengentri HPS, KAK, spek/gambar dan rancangan kontrak), pada SPSE versi 4.3 PPK lah yang membuat paket pada aplikasi. Berikut tahapan-tahapan pembuatan paket yang saya sempat screen shot dengan sedikit menyamarkan nama paket, nama satker dan lain-lain (untuk menjaga kerahasiaan) tetapi juga membantu para PPK

Standar Dokumen Pemilihan (Dokumen Tender/Seleksi)

SDP Berdasarkan Keputusan Deputi I LKPP Nomor 3 Tahun 2018 Dengan dikeluarkannya Keputusan Deputi I LKPP Nomor 3 Tahun 2018, maka pelaksanaan tender dan seleksi sudah harus merujuk pada aturan dimaksud. Dari pengalaman saya melakukan pengadaan menggunakan versi 4.3, Dokumen tender/seleksi pada versi 4.3 wajib diupload kedalam aplikasi. Hal ini berbeda dengan yang ada pada

Rancangan Kontrak Berdasarkan Keputusan Deputi I Nomor 3 Tahun 2018

Dengan dikeluarkannya Keputusan Deputi I Nomor 3 Tahun 2018, standar dokumen tender perlu menyesuaikan dengan keputusan Deputi dimaksud. Pengalaman saya ketika melakukan tender di aplikasi versi 4.3, PPK membuat dan menginput sendiri HPS dan mengupload Rancangan Kontrak. Untuk rancangan kontrak, perlu diperhatikan bahwa rancangan kontrak sudah harus disesuaikan dengan rancangan kontrak pada Keputusan Deputi dimaksud.

Item Harga Penawaran yang Melebihi Harga Satuan pada DIPA/DPA dan Harga Satuan Timpang tidak Dibayar?

Seorang PPK pada salah satu Dinas dan Penyedia datang berkonsultasi dengan kami di UKPBJ terkait kontrak salah satu pengadaan alat-alat tertentu yang oleh petugas pada Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) disarankan untuk diubah nilai kontraknya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) jika ingin dibayarkan penuh. PPK merasa keberatan karena menurutnya proses tender

E-Reverse Auction terhadap Dua Penyedia yang Lulus Evaluasi Teknis (Pengalaman Upgrade SPSE versi 4.2 ke versi 4.3)

Artikel ini saya buat berdasarkan pengalaman saya sebagai Pokja pada salah satu instansi vertical. Beberapa waktu lalu, saya dan rekan-rekan selaku Pokja Pemilihan pada salah satu instansi vertical membuat paket untuk ditayangkan pada SPSE versi 4.2. Ada 9 Penawar yang memasukan penawaran dan dari 9 Penawar tersebut, didapat 3 penawar terendah yang responsif yang lulus

Pokja Lupa dan Terlambat Menjawab pada Waktu Aanwijzing (Pemberian Penjelasan)

Permasalahan ini sering dijumpai oleh Pokja yang memiliki volume paket lelang/tender yang cukup banyak. Akhirnya sejumlah paket yang running bersamaan, terlewati sebagian jadwalnya. Saya pun beberapa kali mengalami hal ini, apalagi jika saya (apabila hanya ditunjuk sebagai anggota) kadang merasa bahwa tanggung jawab memberikan penjelasan merupakan tugas Ketua atau Sekretaris Pokja. Hal ini keliru karena