Hati-hati dengan Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan

Judul artikel di atas sengaja dibuat sedikit provokatif — jika tidak mau dibilang menakuti-nakuti — agar para pihak lebih “aware” (sadar) risiko alih-alih abai — jika tidak mau dibilang masa bodoh — terhadap paparan risiko terkait jaminan pembayaran sisa pekerjaan. PMK 145/2017 dan Perdirjen Anggaran No. 13 Tahun 2018 memberikan ruang bagi Penyedia untuk menyerahkan

Pengadaan Listrik: Ditender atau Penunjukan/Pengadaan Langsung?

Salah satu Biro yang bertanggung jawab melaksanakan pengadaan listrik pada sejumlah perangkat daerah baru-baru ini mengirimkan surat kepada Unit Kerja kami, meminta petunjuk teknis terkait pengadaan listrik berupa pemasangan meteran baru pada 8 perangkat daerah. Atasan saya, Pak Bobby, kemudian meminta tanggapan saya terkait Surat tersebut. Berikut (kurang lebih) percakapan kami di bawah ini: Pak

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa: Permasalahan dan Strategi Penanganannya

Artikel ini dimuat pada Kolom Opini Timor Express, Rabu 10 Oktober 2018. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia, Agus Prabowo, dalam kegiatan pembukaan kegiatan pelatihan Ahli Kontrak beberapa waktu lalu menyitir adagium “the devil is in the details” dalam mengingatkan para ahli kontrak agar lebih berhati-hati terhadap detail-detail kecil yang dapat berakibat terjadinya masalah

Klausul Kontrak yang Ambigu karena Ketidaktelitian para Pihak

Beberapa hari lalu saya didatangi seorang rekan konsultan pengawas dan seorang pejabat pelaksana teknis kegiatan pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ingin berkonsultasi terkait salah satu masalah kontrak yang mereka hadapi. Masalah tersebut adalah belum dibayarnya Konsultan Pengawas di tahun sebelumnya akibat diputusnya kontrak salah satu pekerjaan konstruksi di tahun sebelumnya (tahun 2017) yang