Pengawasan Berkala Konsultan Perencana: apakah multi years atau single year?

Pertanyaan terkait pengawasan berkala tersebut di atas diangkat oleh salah seorang rekan peserta pelatihan Ahli Kontrak yang saya ikuti terkait item pekerjaan pengawasan berkala yang biayanya sebesar 15% dari nilai total kontrak sebagaimana diatur dalam Permen PU 45/2007 dan Perpres 73/2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Apakah sebuah pekerjaan konsultan perencana, khususnya konsultan perencanaan bangunan

Kontradiksi Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 54 Perpres 16/2018

Dalam suatu kegiatan diseminasi Perpres 16/2018, salah satu rekan fasilitator bertanya kepada narasumber LKPP terkait adanya “kontradiksi” antara pasal 27 ayat 3 dan pasal 54 ayat 1 yang mengakomodir perubahan pada kontrak lumpsum. Berikut bunyi dari Kedua pasal yang dianggap berkontradiksi tersebut: Pasal 27 ayat 3: “Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah : wilayah hukum pidana ataukah hukum perdata?

Artikel ini sebelumnya merupakan opini yang dimuat di Koran Victory News, dan telah mendapat ijin untuk ditayang di blog ini. Credit to Pak Frans Budiman Johannes. S.Sos., M.Si., CCMs, Pelatih Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Ahli Manajemen Kontrak Pemerintah.  Di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sedikit permasalahan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) yang melibatkan kepala daerah,